SEJARAH SINGKAT

Dalam kondisi berlakunya otonomi daerah, terus dilakukan upaya-upaya membenahi system pendidikan nasional. Dewasa ini pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam upaya memacu peningkatan mutu pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan otonomi dan desentralisasi kewenangan menuntut dilakukannya berbagai perubahan, penyesuaian, pembudayaan dan pembaruan dalam rangka mewujudkan proses pendidikan yang bermutu serta mampu mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung kualitas pembelajaran yang memadai dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Kebijakan dan program pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada kegiatan efisiensi pengelolaan pendidikan nasional baik dipusat maupun didaerah agar secara efektif dapat emmacu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta pemerataan kesempatan belajar merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai pemasalahan dan tantang yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain permsalahan perluasan dan pemerataan pendidikan, masih banyak anak usia sekolah 16-18 tahun belum dapat menikmati pendidikan akibta menurunnya kemampuan orang tua dalam membiaya pendidikan anak-anaknya teutama pada masyarakat lapisan bawah. Gejala ini mengakibatkan meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya jumlah murid yang terdaftar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Disamping itu pendidikan dihadapkan pada permasalahan rendahnya utu dan kurang relevansinya program pendidikan dengan kebutuhan pasar. Hal tersebut sebagai akibat dari proses pembelajaran yang belum mampu menciptalan proses pembelajaran yang berkualitas, hasil-hasil pendidikan belum didukung oleh system pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen sehingga mutu pendidikan belum dapat dimonitor sevara obyektif dan teratur. Akibatnya hasil penilaian pendidikan belum berfungsi sebagai sarana umpan balik untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bertekad melaksanakan pembangunan yang merata untuk setiap kecamatan dan berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang sejahtera, mandiri dan cerdas.

Peningkatan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu bagian dari agenda prioritas pembangunan dibidang pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang secara geografis mudah dan terjangkau.

SMK Negeri 1 Bulango Selatan adalah salah satu dari 7 SMK di Kabupaten Bone Bolango yang baru berdiri Tahun 2014 dengan membuka Program Keahlian. Yakni : Kesehatan dan TKJ.

Ketika dibukaSMK Negeri 1 Bulango Selatan banyak diminati oleh masyarakat, tidak saja yang ada di Bone Bolango namun juga diminati oleh masyarakat dari luar Bone Bolango sehingga pada Tahun Pelajaran 2015/2016 ini SMK Negeri 1 Bulango Selatan sudah memiliki 151 orang siswa dengan pendaftar 321 orang. Ini menandakan bahwa SMK Negeri 1 Bulango Selatan animo masyarakat, animo siswa begitu besar.

Di SMK Negeri 1 Bulango Selatan masih mempunyai 2 ruang kelas dan 2 ruang praktek, sesuai dengan rasio harus mempunyai 4 Ruang Kelas di tahun pelajaran 2015-2016.